Sinergitas Penanganan Isu Strategis Nasional di Konawe Utara
Konawe Utara merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Wanggudu sebagai ibu kotanya. Wilayah yang terletak di bagian selatan khatulistiwa ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Konawe yang berdiri sejak tahun 2006.
Secara administratif, Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 5.003,39 Km2 yang terdiri dari 13 kecamatan, 11 kelurahan, dan 159 desa.
Dengan luas wilayah tersebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2020 berjumlah sebanyak 67.871 jiwa yang terdiri dari 35.112 jiwa laki-laki dan 32.759 jiwa perempuan.
Kabupaten Konawe Utara memiliki berbagai potensi mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata alam. Salah satu yang menjadi andalan ialah sektor pertambangan.
Memiliki cadangan sumber daya nikel 1,8 miliar metrik ton, Konut menjadi daerah dengan potensi nikel terbesar tak hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Dengan potensi yang dimiliki ini, Konawe Utara optimis dapat menjadi pusat energi dunia.
TANTANGAN INFLASI, STUNTING, DAN KEMISKINAN EKSTREM
Meskipun dengan potensinya yang begitu besar, sebagai negara berkembang, Indonesia –termasuk Kabupaten Konawe Utara di dalamnya–masih menghadapi tantangan serius untuk dapat membangun bangsa yang sejahtera, merata, dan inklusif.
Terlebih, tantangan-tantangan tersebut terkait erat dengan penduduk serta proses pembangunan, baik di daerah maupun secara nasional.
Berdasarkan strategi transformasi ekonomi nasional jangka pendek, salah satu agenda utama pemerintah adalah mempersiapkan Indonesia menuju ekonomi digital, hijau, dan inklusif.
Strategi ini kemudian dirancang dengan memperhatikan tiga permasalahan krusial yang menjadi fokus Indonesia yaitu inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem. Ketiga permasalahan ini menjadi salah satu prioritas utama negara dalam kebijakan fiskal nasional hingga tahun 2024.
Kabupaten Konawe Utara pun turut memberikan perhatiannya terhadap ketiga isu strategis nasional. Hal ini tak terlepas dari misi yang dimiliki oleh Konawe Utara, yang sejak awal pendiriannya bertujuan menyejahterakan masyarakatnya, dengan membangun sebuah keadaan atau kondisi idaman yang dapat memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat Konawe Utara.
Lantas, bagaimana kondisi Kabupaten Konawe Utara terkini? Terkait inflasi, keseimbangan ekonomi lokal Kabupaten Konawe Utara mengalami dampak yang signifikan karena mengurangi daya beli masyarakat serta meningkatkan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan, terutama bagi rumah tangga dengan penghasilan terbatas.
Pada tahun 2023, komoditas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan inflasi di Kabupaten Konawe Utara adalah bahan makanan, terutama pada komoditas pangan.
Hal ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan, perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan fenomena kenaikan suhu permukaan laut (SPL) di atas kondisi normal, yang berdampak pada terjadinya kekeringan.
Sementara itu, berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2020 mencapai angka 30,1 persen, sementara di tahun 2022, angka tersebut menurun menjadi 21,6 persen.
Kadis Kesehatan dan Kadis Perumahan Konawe Utara menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat 6.738 balita penderita stunting dan ada 124 KK yang belum memiliki rumah serta 80 KK yang masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian provinsi dan nasional tahun 2022, capaian prevalensi Stunting Kabupaten Konawe Utara telah berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Tenggara (30,2%) dan rata-rata capaian nasional (24,4%).
”Alhamdulillah, capaian yang menggembirakan berkat kerja sama kita semua, dan saya mengapresiasi bapak/ibu yang sudah bekerja keras sehingga bisa berada di angka tersebut,” ungkap Bupati Konawe Utara H. Ruksamin.
Perlu diingat, bahwa Indonesia masihlah masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Maka dari itu, kemiskinan ekstrem terus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat, karena berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat.
Di Kabupaten Konawe Utara sendiri, tercatat bahwa angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 berada pada 3,89 persen atau sebesar 2.560 jiwa. Pada perkembangannya, angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 turun menjadi 2,68 persen atau sebesar 1.913 jiwa.
Sama seperti pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memiliki visi yang selaras dengan pemerintah pusat, yaitu berkomitmen mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2024. Karenanya, meski angka kemiskinan ekstrem di Konawe Utara memang mulai menunjukkan penurunan, namun bukan berarti tantangan ini sudah benar-benar terselesaikan.
LANGKAH SINERGIS ATASI ISU STRATEGIS
Jika melihat lebih dalam, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memahami betul bahwa ketiga isu strategis ini saling memiliki keterkaitan dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kemiskinan ekstrem seringkali berkaitan dengan masalah akses terhadap pangan yang berkualitas dan juga ketersediaan layanan kesehatan yang memadai.
Sedangkan permasalahan stunting bisa menjadi salah satu hasil dari kemiskinan ekstrem yang terjadi akibat kekurangan gizi pada masa pertumbuhan, yang nantinya juga akan berdampak pada masa depan dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang.
Di sisi lain, inflasi memiliki kaitan erat dengan daya beli masyarakat, termasuk akses mereka terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai, yang juga berhubungan erat dengan potensi peningkatan kemiskinan ekstrem.
Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan sigap mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani permasalahan strategis terkait kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi yang terjadi di wilayahnya.
Pemkab Konawe Utara menggabungkan upaya-upaya konkret tersebut dalam satu kerangka kerja secara terpadu, yang melibatkan berbagai sektor terkait seperti kesehatan, pangan, infrastruktur, keuangan, dan sosial.
Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi ini, maka terciptalah sinergi antar program dan kebijakan dengan koordinasi yang lebih efektif, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan untuk Konawe Utara yang sejahtera, stabil, dan lebih berkembang ke depannya.
PEMBENTUKAN URC-KISS UNTUK TANGANI TIGA ISU STRATEGIS
Langkah konkret Pemkab Konawe Utara dalam menangani isu strategis nasional terwujud lewat pembentukan Tim Unit Reaksi Cepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Pengendalian Inflasi dan Pencegahan Stunting Secara Selaras (URC-KISS). Pembentukan URC-KISS merupakan langkah Pemda dan Forkopimda Konawe Utara yang selaras sesuai dengan Strategi Kebijakan Pusat dan Daerah.
Melalui URC-KISS, Pemkab Konawe Utara telah menjalankan beberapa strategi kebijakan serta intervensi yang juga melibatkan langsung beberapa Dinas, Badan dan Kantor yang terkait untuk penanganannya.
Terkait isu kemiskinan ekstrem, Pemkab Konawe Utara menerapkan sejumlah kebijakan secara tepat sasaran, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Sementara untuk pengendalian inflasi, terdapat enam langkah konkret yang terdiri dari:
- Operasi Pasar Murah
- Sidak Pasar dan Distributor
- Kerja sama Antar Daerah
- Gerakan Menanam
- Realisasi BTT
- Dukungan Transportasi Dari APBD
Sementara untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Konawe Utara, URC-KISS menerapkan program strategi yang terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif.
Intervensi Spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
Sedangkan Intervensi Sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting.
Langkah strategis dalam intervensi percepatan penanganan stunting ini juga didasarkan pada Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Terkait pelaksanaan dari strategi URC-KISS, Bupati Konawe Utara pun menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai sektor terkait dengan menetapkan target sasaran penerima sesuai dengan data.
Agar benar tepat sasaran, Pemkab Konawe Utara memperoleh data tersebut dengan mengombinasikan tiga jenis data utama, yaitu Data By Name By Address Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE dengan sumber data dari Kemenko PMK)
Kemudian, Data By Name By Address Keluarga Berisiko Stunting dengan sumber data dari PK22 BKKBN, dan Data By Name By Address Elektronik Pencatatan Pelaporan Berbasis Masyarakat atau EPPGBM yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara.
Dengan data masyarakat yang kita pegang, siapkan semua bantuan yang akan disalurkan. Siapkan juga kendaraan pengangkutnya, karena kita akan turun serentak,” jelas Bupati Ruksamin dalam penjelasan singkat tentang teknis pelaksanaan URC-KISS pada rapat koordinasi, Senin (03/04/2023)
SINERGI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT
Keseriusan Pemkab Konawe Utara dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, menekan angka stunting, serta menanggulangi kenaikan inflasi tidak hanya dilakukan dengan pembentukan URC-KISS, tetapi juga melalui inovasi dan sinergi dengan stakeholder terkait.
Salah satunya dapat dilihat dari kehadiran inovasi digitalisasi data/pembuatan aplikasi URC-KISS melalui kerja sama dengan Universitas Gunadarma. Kerja sama ini mendukung Pemkab Konawe Utara untuk dapat mengambil kebijakan yang cerdas dan berdasarkan informasi yang akurat serta terkini.
Selain itu, dalam konteks monitoring dan evaluasi, Pemerintah Daerah memerlukan digitalisasi data yang memungkinkan akses lebih cepat, analisis yang lebih akurat, serta integrasi yang lebih baik antar data.
Dengan demikian proses pemantauan dan evaluasi yang lebih efisien dan efektif pun dapat terwujud, sehingga pemerintah daerah juga dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Konawe Utara khususnya, dan seluruh Indonesia pada umumnya.
Tidak hanya dengan Universitas Gunadarma, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara juga menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghadapi dan menanggulangi masalah kemiskinan ekstrem, inflasi dan stunting yang menjadi masalah bersama.
Pemkab Konawe Utara menyadari bahwa dibutuhkan sinergitas dari seluruh pihak baik pemerintah, swasta, dan publik untuk dapat bersama mengentaskan permasalahan kemiskinan ekstrem, stunting dan juga inflasi yang saling berkaitan.
Langkah konkret Pemkab Konawe Utara juga ditunjukkan dengan memberikan sejumlah bantuan secara langsung kepada masyarakat. Baik berupa bahan pangan, sembako, hingga pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pada Wilayah Kantong-Kantong Kemiskinan serta bantuan perumahan kepada keluarga miskin ekstrem.
Di tahun 2023 ini, Pemkab Konawe Utara juga telah mewujudkan sejumlah dukungan nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu penyaluran bantuan berupa sembako dan bibit ternak secara langsung untuk 1.913 jiwa masyarakat miskin ekstrem. Penyaluran bantuan ini merupakan langkah yang berarti demi mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi.
Selain itu, untuk membantu memperbaiki status gizi keluarga dan mencegah masalah stunting, Pemkab Konawe Utara menyerahkan bantuan berupa bahan pangan seperti beras yang diperkaya dengan vitamin, telur, dan daging kepada 900 keluarga berisiko stunting.
Terus bergerak maju dengan upaya-upaya nyata tersebut, Pemkab Konawe Utara senantiasa menunjukkan kegigihannya dalam menjangkau langsung masyarakat demi meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya.
KOMITMEN KEMBANGKAN STRATEGI EFEKTIF
Hingga saat ini, Pemkab Konawe Utara telah menjangkau sebanyak 1.913 jiwa yang mendapatkan bantuan langsung kemiskinan ekstrem, sebanyak 342 Kasus Stunting telah dipantau dan ditangani, dan 900 keluarga berisiko stunting telah mendapatkan bantuan.
Sebagai upaya untuk menekan inflasi, Pemkab Konawe Utara juga menjalankan operasi pasar murah di 13 kecamatan dan gerakan menanam yang memang menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi.
Di samping itu, Konawe Utara juga berkomitmen untuk terus mengembangkan inisiatif dan strategi yang lebih efektif dalam memerangi kemiskinan serta menjaga stabilitas ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
Keseriusan Pemkab Konawe Utara dalam mengatasi tiga isu strategi nasional yaitu kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi pun membuahkan hasil yang tidak hanya dapat dirasakan masyarakat.
Mengakui komitmen Pemkab Konawe Utara dalam mengatasi isu strategis nasional, beberapa pihak turut menunjukkan dukungannya melalui pemberian penghargaan dan dukungan insentif fiskal, agar Konawe Utara dapat terus melanjutkan program-program yang tengah dijalankan ke depannya.
Dinilai berhasil dan berkinerja baik oleh Pemerintah Pusat, Pemkab Konawe Utara pada bulan November 2023 meraih kucuran Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp9,7 miliar untuk penghargaan pengendalian inflasi.
Kucuran dana DIF tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin pada Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun berjalan 2023 yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Kamis (9/11/2023).
Sebelumnya, pada awal Oktober 2023, Kabupaten Konawe Utara juga telah memperoleh kucuran Dana Insentif Fiskal (DIF) untuk kategori penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp5,4 miliar. Dengan demikian, total DIF dari Pemerintah Pusat yang diperoleh Pemda Konawe Utara ialah sebesar 15.1 M.
Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Konawe Utara beserta pencapaian yang telah diraih merupakan langkah awal yang signifikan dalam perjuangan mengatasi tantangan kemiskinan ekstrem, inflasi dan stunting.
Agar dapat memberikan dampak yang nyata dan menyeluruh di Kabupaten Konawe Utara, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan keberlanjutan dari program-program tersebut. Selangkah demi selangkah, seluruhnya dilakukan secara selaras demi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Konawe Utara.
